Total Pembiayaan Gaji dan Tunjangan PPPK Parigi Moutong Fantastis

Sekda Parigi Moutong, Zulfinasran Ahmad. (Foto: Istimewa)

JURNAL LENTERA – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, memperkirakan total pembiayaan gaji dan tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK sebesar Rp 87 miliar.

“Pembiayaan gaji dan tunjangan PPPK dengan kuota yang ada diperkirakan sebesar Rp 87 miliar yang harus dipersiapkan,” ungkap Sekretaris Daerah (Sekda) Parigi Moutong, Zulfinasran Ahmad, Sabtu, 10 Juli 2021.

Dia mengatakan, berdasarkan petunjuk pemerintah pusat, pembiayaan gaji dan tunjangan PPPK yang telah lulus usai pelaksanaan seleksi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing.

Sehingga, menjadi wajib untuk setiap daerah menyiapkan dan membahasnya dalam tahapan pembahasan APBD tahun 2022 bersama legislatif.

Dia menyebutkan, total anggaran sebesar Rp 87 miliar ini untuk pemenuhan kuota yang telah ditetapkan pemerintah pusat kurang lebih sebanyak 2.343 khusus formasi guru dan kesehatan.

“Anggaran pembiayaan gaji dan tunjangan itu kami siapkan untuk kuota PPPK formasi guru dan kesehatan yang telah ditetapkan. Jadi tidak menunggu lagi hasil seleksi yang saat ini sedang berlangsung,” katanya.

Dia menambahkan, berdasarkan pengamatannya dalam pelaksanaan seleksi CPNS beberapa waktu lalu, yang dinyatakan tidak lulus hanya satu atau dua orang saja. Apalagi, pada tahapan seleksi PPPK tersebut peserta diberikan tiga kali kesempatan.

Sehingga, kesiapan anggaran Rp 87 miliar yang akan dibahas pada APBD tahun 2022, dapat mengantisipasi pemenuhan kuota tersebut.

“PPPK ini kalau tidak lulus diberikan kesempatan hingga tiga kali. Khususnya bagi tenaga guru,” ucap Zulfinasran.

Intinya, kata dia, jika pembiayaan gaji dan tunjangan tenaga guru tersebut tetap menjadi beban daerah, konsekuensinya ada belanja publik yang tidak dapat terpenuhi hampir di seluruh sektor.

Hanya saja, Pemda Parigi Moutong tetap berupaya menyampaikan hal itu kepada pemerintah pusat yang diharapkan menambah Dana Alokasi Umum (DAU) untuk pembayaran gaji dan tunjangan kepada PPPK maupun CPNS khususnya.

“Ini akan tetap dibahas sesuai dengan struktur APBD yang ada. Ditambah dengan pembiayaan itu. Meskipun belum ada kepastian dari pusat, ada ketambahan DAU atau tidak,” jelasnya.

Dia mengakui, dengan dibukanya seleksi PPPK khususnya tenaga guru akan memenuhi tingkat kebutuhan guru di setiap daerah.
Diharapkan, seluruh tenaga honorer guru dapat lulus dalam tahapan seleksi untuk meningkatkan kesejahteraannya.

“Disisi lain, kita terbebani dengan postur pembiayaan anggaran. Jadi tinggal menunggu saja nanti, mana yang diprioritaskan dan mana yang ditunda dulu. Sehingga, mau tidak mau kita harus hemat,” tandasnya.

Laporan : Roy Lasakka

Related Post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan

Open Donasi