Simak Penjelasan Disdikbud Parigi Moutong soal Wacana PTM Terbatas

Kepala Bidang Manajemen Sekolah Dasar di Disdikbud Parigi Moutong, Ibrahim.

JURNAL LENTERA – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, saat ini tengah menyusun panduan Pembelajaran Tatap Muka atau PTM terbatas yang rencananya akan dimulai pada September 2021.

“Panduan itu, nantinya berkaitan dengan makanisme pelaksanaan PTM untuk kategori level III,” kata Kepala Bidang Manajemen Sekolah Dasar di Disdikbud Parigi Moutong, Ibrahim saat, di ruang kerjanya, Selasa, 31 Agustus 2021.

Menurut Ibrahim, meskipun Gubernur Sulawesi Tengah telah mengeluarkan Surat Edaran, pihaknya tidak akan serta merta melaksanakan PTM.

Bahkan, pihaknya telah mengeluarkan Surat Edaran Kepala Disdikbud Parigi Moutong Nomor : 421.2/3057/Disdikbud, perihal pemberitahuan persiapan sekolah tatap muka terbatas kategori level III tahun ajaran baru 2021/2022 tertanggal 30 Agustus 2021.

Salah satu poin menegaskan, seluruh satuan pendidikan tidak diperkenankan melakukan pembelajaran tatap muka sebelum adanya Surat Edaran Bupati memuat panduan tentang mekanisme pelaksanaan PTM untuk kategori level III.

“Surat edaran Kepala Disdikbud Parigi Moutong itu juga kami buat, karena banyaknya pertanyaan dari satuan pendidikan dengan adanya edaran Gubernur,” katanya.

Dia juga mengatakan, Surat Edaran Bupati Parigi Moutong itu baru bisa dikeluarkan usai mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari Satgas Percepatan Penanganan COVID-19.

Selain itu, persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi tersebut harus terlebih dahulu menyiapkan panduan tentang mekanisme PTM.

“Saat kami meminta rekomendasi PTM beberapa waktu lalu, Satgas juga meminta panduan seperti ini. Jadi mereka tidak akan bingung lagi, ketika kami meminta rekomendasi yang sama saat ini. Sebab, panduan itu telah kami lengkapi,” terangnya.

Terkait sarana dan prasarana pendukung untuk pencegahan penyebaran COVID-19, kata dia, di lingkungan satuan pendidikan telah dilengkapi pihak sekolah jauh hari sebelumnya.
Hanya saja, tinggal memperbaharui surat izin PTM dari orang tua atau wali peserta didik.

“Sebelumnya izin orang tua sudah ada. Cuman menurut kami harus diperbaharui lagi, siapa tahu ada yang tidak memberikan izin, makanya kami tidak bisa memaksakan,” tandasnya.

Dalam panduan tersebut, kata dia, juga akan mengatur jumlah siswa yang masuk sekolah untuk menekan angka penyebaran COVID-19.

Hanya saja, jika ada dalam satuan pendidikan terdapat kasus positif, maka PTM akan dihentikan di wilayah tersebut.

“Banyak panduan yang akan kami finalisasi. Bahkan kami juga akan meminta peta penyebaran kasus per kecamatan kepada Satgas Percepatan Penanganan COVID-19, jika dibutuhkan,” katanya.

Dia mengaku, jika panduan tersebut telah selesai disusun, pihaknya akan melakukan finalisasi diinternal dinas.

Tidak hanya itu, jika telah disepakati, selanjutnya akan diajukan kepeda Satgas Percepatan Penanganan COVID-19.

“Apabila rekomendasi diberikan, maka Surat Edaran Bupati baru akan diterbitkan sebagai kepastian pelaksanaan PTM akan digelar,” pungkasnya.

Laporan : Multazam

Related Post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan

Open Donasi