Sejak 2019-2020, Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Meningkat di Parigi Moutong

Ilustrasi. (Banten Pos)

JURNAL LENTERA – Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2K Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, sejak tahun 2019-2020, kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak meningkat hingga 28 kasus.

“Berdasarkan data instansi teknis terkait. Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak cukup tinggi. Sejak tahun 2019 terdapat 19 kasus dan di tahun 2020, meningkat hingga 28 kasus,” ujar Kepala DP3AP2K Parigi Moutong, Yusnaeni, dalam sosialisasi pencegahan kekerasan perempuan dan anak serta tindak pidana perdagangan orang, Kamis, 23 September 2021.

Lebih lanjut dia menjelaskan, khusus kekerasan fisik justru mengalami penurunan sebanyak 23 kasus di tahun 2020, dibandingkan tahun 2019, yang mencapai 45 kasus.

Dalam mendukung penanganan kekerasan asusila terhadap perempuan dan anak, kata dia, pemerintah telah memiliki produk hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Selain itu, diatur pula dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar pelayanan minimal bidang pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

“Menindak lanjuti produk hukum tersebut, Pemerintah Daerah (Pemda) telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 18 Tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan,” katanya.

Dia mengatakan, perempuan dan anak sering menjadi korban kekerasan, baik fisik maupun psikis.

Ditambah lagi, rendahnya pemahaman masyarakat terkait perlindungan terhadap kelompok rentan yang menyebabkan kasus asusila terhadap perempuan dan anak masih tinggi.

Tidak hanya itu, belum sinergitasnya layanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan serta rendahnya tingkat ketahanan keluarga dalam rangka pencegahan juga menjadi pemicu.

Mengantisipasi hal itu, dibutuhkan dukungan semua pihak, termasuk peran keluarga sebagai upaya meminimalisir tindakan-tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap kelompok rentan.

“Setiap anak wajib mendapatkan hak-hak dasar berupa hak bermain, hak mengenyam pendidikan formal, hak perlindungan hukum termasuk hak asuh,” pungkasnya.

Laporan : Novita Ramadhan

Related Post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan

Open Donasi