PPKM Segera Diberlakukan di Parigi Moutong, Seperti Ini Aturannya

Kepala Sekretariat tim Satgas Pencegahan Covid-19 Parigi Moutong, Idran, ST., yang juga selaku Kepala BPBD.

JURNAL LENTERA – Menindaklanjuti Surat Edaran atau SE Gubernur Sulawesi Tengah, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Parigi Moutong, akan segera menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro menyusul diterbitkannya SE Bupati Nomor : 443.1/1823/BPBD, tentang upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19.

“SE itu dikeluarkan Bupati Parigi Moutong setelah rapat Tim Satgas Pencegahan Covid-19 beberapa hari lalu, karena wilayah kita kembali berada di zona orange dan menindaklanjuti SE Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 443/545/DINKES tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro dan mengoptimalkan posko penanganan Covid-19 di kecamatan, desa maupun kelurahan,” beber Kepala Sekretariat tim Satgas Pencegahan Covid-19 Parigi Moutong, Idran, ST., di ruang kerjanya, Rabu, 14 Juli 2021.

Dia mengatakan, sebagai langkah awal penerapan PPKM berbasis mikro di Parigi Moutong, pihaknya akan memberikan sosialisasi selama sepekan kedepan.

Sasarannya yaitu, pelaku usaha seperti cafe, rumah makan, tempat hiburan, dan pusat perbelanjaan yang akan dibatasi pengoperasiannya hingga pukul 22.00 WITA.

“Sosialisasi itu dalam bentuk penyebaran SE Bupati ke seluruh pelaku usaha hingga ketingkat Pemerintah Kecamatan,” katanya.

Selain itu, dalam SE Bupati itu, juga disebutkan akan diaktifkannya kembali posko perbatasan lintas provinsi di Desa Sijoli, Kecamatan Moutong.

Bagi pelaku perjalanan yang masuk ke Kabupaten Parigi Moutong, baik menggunakan jalur laut maupun darat, wajib menunjukan hasil pemeriksaan rapid test Anti-Gen negative berlaku 1×24 jam atau PCR negative berlaku 2×24 jam, dan telah dicek keasliannya oleh petugas pemeriksa di posko perbatasan dan pelabuhan.

Tidak hanya itu, diberlakukan pula larangan bagi Aparatur Sipil Negara atau ASN yang akan melakukan perjalanan keluar daerah. Terkecuali dianggap sangat penting dan harus dihadiri.

Dia berharap, masyarakat dapat menaati seluruh aturan dalam SE Bupati tersebut sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
Sebab, dikhawatirkan penerapan protokol kesehatan yang tidak disiplin akan merubah zona wilayah Parigi Moutong menjadi merah.

Sesuai SE Bupati Parigi Moutong, kata dia, jika setelah disosialisasikan maupun pemberian edukasi, namun masih ditemukan masyarakat melanggar akan diberikan sanksi tegas.

“Sanksi tegas itu untuk memberikan efek jerah kepada masyarakat yang lalai terhadap protokol kesehatan,” pungkasnya.

Laporan : Roy Lasakka

Related Post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan

Open Donasi