Polemik “Suket” Pengganti Sementara KTP di Disdukcapil Parigi Moutong

Rapat Dengar Pendapat atau RDP antara Komisi IV DPRD Parigi Moutong bersama Disdukcapil setempat, Rabu 23 Juni 2021. (Foto : Roy Lasakka/JurnalLentera.com)

JURNAL LENTERA – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilaksanakan DPRD setempat didesak untuk menuntaskan persoalan Surat Keterangan (Suket) atau pengganti sementara KTP, yang hingga kini masih berada ditangan masyarakat.

“Apakah karena blangko menyebabkan masyarakat hanya menerima Suket saat melakukan pengurusan KTP? Atau ada alasan lain?,” ujar Ketua Komisi IV DPRD Parigi Moutong, Feri Budi Utomo, dalam RDP bersama Disdukcapil, Rabu 23 Juni 2021.

Dia mengatakan, penyelesaian persoalan Suket harus segera dilakukan oleh Disdukcapil, karena telah menjadi masalah sejak dua tahun terakhir. Bahkan, sering dikeluhkan oleh masyarakat yang tinggal dibagian utara Parigi Moutong.

Hal yang sama juga diungkapkan anggota Komisi II DPRD Parigi Moutong, Muhammad Fadli.
Dia mengatakan, persoalan kebijakan yang dibuat Kepala Dinas lama dalam pengurusan dokumen kependudukan, dianggap menjadi penyebab banyaknya permasalahan.
Bahkan, kebijakan tersebut terkesan menyulitkan masyarakat dan memalukan.

“Puluhan ribu Suket masih ditangan masyarakat saat ini. Tapi tidak dapat diatasi oleh Disdukcapil. Bahkan, kebijakan yang tidak membolehkan pengurusan KTP atau lainnya, tidak dapat diwakili, juga menyulitkan masyarakat,” katanya.

Kepala Bidang Identitas di Disdukcapil Parigi Moutong, I Ketut Putra, mengungkapkan yang menjadi kendala dalam proses penerbitan KTP elektronik, karena hanya dua mesin cetak yang beroperasi melakukan pencetakan.

Dalam sehari, satu mesin hanya bisa mencetak sebanyak 120 keping, sehingga masih terfokus melakukan pelayanan reguler.

Pihaknya belum berani menyatakan kesiapan untuk menuntaskan hutang Suket tersebut.
Sebab, jika dijanjikan penyelesaian persoalan tersebut saat ini, pelayanan regular tidak dapat terlayani.

“Jika ada penambahan mesin cetak, hutang Suket akan segera dituntaskan,” ujarnya.

Terkait pelayanan berkas diakuinya masih ada beberapa yang tidak dapat diproses, karena terdapat data yang perlu dikonfirmasi kepada pemohon secara langsung.

“Sepengetahuan saya, semua berkas yang diserahkan kepada kami tidak bermasalah. Kami juga tidak pernah, tidak menerbitkan dokumen kependudukannya. Seperti itu yang saya tahu,” tandasnya.

Laporan : Roy Lasakka

Related Post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan

Open Donasi