Pimpin Rapat Evaluasi DTKS, Sekda Zulfinasran Sampaikan Pernyataan Tegas

Rapat evaluasi DTKS yang dipimpin langsung Sekda Parigi Moutong, Zulfinasran Ahmad, Kamis, 22 Juli 2021. (Foto: doc Staf Sekda Parigi Moutong)

JURNAL LENTERA – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, melaksanakan rapat evaluasi hasil verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS yang dipimpin langsung Sekretaris Daerah (Sekda), Zulfinasran Ahmad, Kamis, 22 Juli 2021.

“Harus dipastikan yang masuk dalam DTKS, bukan masyarakat yang mampu. Yang harus menjadi perhatian juga adalah status anak yatim piatu, yang tinggal dan masuk dalam Kartu Keluarga atau KK orang lain,” tegas Sekda Zulfinasran.

Dia mengatakan, apabila dalam uji petik atas data terdapat masyarakat mampu, yang bersangkutan diwajibkan untuk mengembalikan seluruh biaya yang telah diberikan oleh pemerintah.

Lain halnya dengan masyarakat yang berhak menerima, namun ditemukan tidak terdata dalam DTKS, Pemerintah Desa atau Pemdes diminta untuk menjamin masyarakatnya itu menggunakan Dana Desa (DD).

DTKS ini, kata dia, menjadi rujukan Pemda maupun pemerintah pusat dalam penyaluran berbagai bantuan kepada masyarakat.
Sehingga, ia meminta, agar semua pihak yang terlibat dalam verifikasi maupun validasi untuk lebih teliti saat melakukan pendataan.

“Jangan sampai masyarakat kategori mampu dimasukkan. Begitu juga sebaliknya, jangan sampai masyarakat yang benar-benar berhak menerima manfaat tidak terdata,” tegasnya.

Khusus masyarakat yang belum memiliki NIK, kata Zulfinasran, akan menjadi tanggungjawab Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) setempat dalam pemenuhan data kependudukan bagi kepentingan DTKS.

“Setelah DTKS sudah terkumpul dan dinyatakan valid, harus dilakukan verifikasi maupun validasi kembali secara berkala,” ujarnya.

Dia menambahkan, beberapa hal itu merupakan tujuh poin penting harapan Pemda Parigi Moutong, yang dihasilkan dari rapat evaluasi DTKS.

Sehingga, dirinya meminta tim verifikasi dan validasi dapat memastikan kembali seluruh masyarakat Parigi Moutong, yang berhak untuk dimasukan dalam DTKS. Baik warga yang sudah memiliki Nomor Induk Kependudukan atau NIK maupun, yang belum.

“Semua itu masuk dalam tujuh poin penting, karena menjadi harapan Pemda dari hasil rapat evaluasi verifikasi dan validasi DTKS,” tandasnya.

Laporan : Roy Lasakka

Related Post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan

Open Donasi