Pesimistis BKSDM Terkait Kuota PPPK, Yakin Tak Akan Terpenuhi

Ahmad Saiful - Kepala BKPSDM Parigi Moutong

JURNAL LENTERA – Pihak Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusian (BKPSDM) Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, pesimis ribuan kuota Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tenaga guru yang dtetapkan oleh pemerintah pusat, dapat tepenuhi.

Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala BKPSDM Parigi Moutong, Ahmad Saiful, Pada Selasa, 6 Juli 2021.

“Saya pesimis dengan kuota yang ada bisa terpenuhi, khususnya tenaga guru. Contoh misalnya, ada guru Penjaskes kuotanya 150 orang, saya yakin tidak akan terpenuhi, karena tenaga guru Penjaskes di Parigi Moutong hanya sekitar 50-an saja,” katanya.

Contoh lainnya sebut dia, PPPK tenaga guru formasi guru BK bedasarkan penetapan dibutuhkan sebanyak kurang lebih 35 orang. Sementara di Parigi Moutong tenaga guru honorer hanya berjumlah 30 orang saja.

Lebih lanjut Saiful menjelaskan, untuk tenaga guru tingkat sekolah dasar, kuotanya sebanyak 1.200 lebih ditetapkan. Kondisinya, yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) adalah tenaga guru yang tidak memiliki gelar sarjana sesuai yang disyaratkan pendaftaran PPPK.

“Secara otomatis tidak bisa mendaftar pada PPPK tenaga guru itu. Kalau saya prediksikan hanya setengah saja kuota yang terpenuhi,” ujarnya.

Sebenarnya, tenaga guru sangat berpeluang dalam seleksi PPPK tersebut, serta mepermudah pemenuhan kuota yang ditetapkan. Sebab, ada tiga kali kesempatan yang diberikan kepada mereka berdasarkan ketetapan kementerian terkait.

Tetapi disatu sisi, meskipun Parigi Moutong mengalami kekurangan tenaga guru, namun di sisi lain formasi yang ditetapkan tidak dapat terpenuhi. Apalagi, guru dari wilayah lain tidak memungkinankan memenuhi kuota di Parigi Moutong, karena daerah lain juga membuka kesempatan yang sama.

“Kemudian kalau guru disana terdaftar di Dapodik pada daerah, jelas tidak bisa menyeberang ke daerah kita,” jelasnya.

Terkait dengan proses pendaftaran seleksi PPPK dan CPNS di Parigi Moutong, para peserta diharuskan mengirimkan dokumen pendaftarannya melalui kantor Pos setempat. Langkah itu dilakukan untuk mengantisipasi kerumunan peserta dalam proses rekrutmen.

Saiful berharap, pendaftaran yang telah ditetapkan mulai 31 Juni hingga 30 Juli nanti berjalan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah diatur oleh pemerintah pusat.

“Terkait berapa jumlah pendaftar, kami belum mendatanya. Namun dokumen peserta seleksi sudah mulai masuk dari pihak kantor Pos,” pungkasnya.

Laporan : Mul Tazam

Related Post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan

Open Donasi