Pemda Parigi Moutong Jadwalkan Ajukan KUA PPAS RAPBD 2022 Pekan Ini

Kepala BPKAD Parigi Moutong, Yusril Usman. (Foto: Roy Lasakka/FokusSulawesi.com)

JURNAL LENTERA – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, menjadwalkan pengajuan KUA PPAS Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2022, pada pekan ini.

“Kami akan serahkan KUA PPAS RAPBD pekan ini,” ujar Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Parigi Moutong, Yusril Usman, saat ditemui usai mengikuti rapat di gedung DPRD, Senin, 12 Juli 2021.

Dia mengaku pihaknya telah melakukan rapat koordinasi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Parigi Moutong, dan segera mengajukan KUA PPAS RAPBD kepada DPRD untuk selanjutnya dibahas bersama.

Terkait pembiayaan gaji dan tunjangan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kontrak (PPPK), kata dia, juga telah termuat dalam KUA PPAS RAPBD tahun 2022, dengan total anggaran sebesar Rp 87 miliar.

“Kita anggarkan berdasarkan kuota yang ditetapkan pemerintah pusat. Kalau memang ada peserta tidak lulus, berarti ada anggaran tersisa,” katanya.

Dia mengatakan, pada intinya, Pemda Parigi Moutong telah menyiapkan anggaran pembiayaan gaji dan tunjangan PPPK.
Sebab, tahapan seleksi pendaftarannya telah berjalan saat ini.

“Saya belum bisa bicara banyak soal KUA PPAS RAPBD ini, nanti saja,” akunya.

Pada kesempatan itu, Yusril, juga mengaku telah menyerahkan laporan realisasi anggaran semester I, dan prognosis tahun 2021, sesuai permintaan DPRD.

Diberitakan sebelumnya, DPRD Parigi Moutong meminta Pemda setempat untuk segera mengajukan KUA PPAS RAPBD 2022, guna dibahas bersama.

Menurut Ketua DPRD Sayutin Budianto, pihaknya khawatir belum diajukannya KUA PPAS RAPBD 2022, ke DPRD akan mengakibatkan keterlambatan proses pembahasan dan pengesahan APBD.

Apalagi, jika keterlambatan pengesahan APBD tahun 2022 terjadi, dipastikan akan berdampak pada rendahnya penyerapan dan capaian realisasi anggaran.

Selain itu, dalam pembahasan KUA PPAS RAPBD tahun 2022 nanti, akan dilakukan sejumlah penyesuaian terkait kondisi keuangan daerah.
Sebab, situasi pandemi dialami Indonesia dua tahun belakangan ini, berpengaruh terhadap keuangan masing-masing daerah.

Tidak hanya itu, telah dibukanya seleksi pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) BKPSDM, diperkirakan menelan anggaran cukup besar.

Hal tersebut dianggap perlu untuk dibahas. Sebab peluang terisinya ribuan formasi tenaga guru dan kesehatan sangat besar.

DPRD juga menilai, jika formasi kuota PPPK dibuka seluruhnya, akan dilakukan penghematan anggaran kedepan.

Laporan : Roy Lasakka

Related Post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan

Open Donasi