Pemda Parigi Moutong Didorong Percepat Realisasi Pendapatan dan Belanja

Sekretaris Daerah Parigi Moutong, Zulfinasran Achmad (Tengah), Kepala BPKAD Parigi Moutong, Yusrin Usman (Kiri), dan Kepala Inspektoran Parigi Moutong (Kanan) mengikuti Rakor bersama Kemendagri secara virtual di ruang Bupati, Selasa, 24 Agustus 2021. (Foto : Prokopimda)

JURNAL LENTERA – Pemerintah daerah Parigi Moutong, Sulawesi Tengah salah satu diantara 17 daerah yang mendapat dorongan Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) untuk mempercepat realisasi pendapatan dan belanja daerah tahun 2021.

“Kegiatan Rakor terkait dengan rendahnya penyerapan anggaran baik dari sisi pendapatan maupun dari sisi belanja dalam APBD tahun anggaran 2021,” ungkap Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Drs. Horas Mauritz Panjaitan dalam Rakor secara virtual, Selasa, 24 Agustus.

Dia mengatakan, Rakor ini bertujuan dalam rangka mereview serta mengidentifikasi berbagai kendala-kendala serta permasalahan, untuk mencari solusi bersama, dalam langkah meningkatkan penyerapan anggaran.

Menurut dia, akselerasi dalam rangka percepatan realisasi APBD, khususnya ke 17 Pemda saat ini dengan melakukan langkah-langkah lebih lanjut.

Sementara itu, Sekertaris Daerah Parigi Moutong, Zulfinasran Achmad mengatakan, pemerintah daerah saat ini terus berupaya semaksimal mungkin, mempercepat realisasi itu dengan berbagai ketentuan yang ada.

Pihaknya bersepakat dengan penerapan PPKM di masa pandemi Covid-19 saat ini tidak bisa menjadikan alasan, keterlambatan realisasi pendapatan di daerah.

Saat ini kata dia, terdapat hal-hal yang kadangkala membuat pemerintah daerah harus mengakomodir atau berspekulasi untuk menindaklanjuti perintah kementerian, menjadi beban daerah dalam pelaksanaan kegiatan.

Dia menjelaskan, terkait dengan masalah keterlambatan terhadap belanja daerah, Parigi Moutong telah mengalokasikan dana insentif tenaga kesehatan. Namun saat akan melakukan realisasi, ternyata Kementrian Keuangan meminta anggaran itu harus melekat di program kegiatan di tiap-tiap OPD.
“Sehinggah diubah lagi untuk dimasukan di program kegiatan di OPD lain, disini terjadi keterlambatan realisasi terhadap insentif tenaga kesehatan,” jelasnya.

Kemudian kata sekda, ada regulasi baru mengatur tentang Dana Alokasi Khusus (DAK). Padahal, tahun sebelumnya tidak perlu melalui review APIP untuk tahapan lelang kegiatan. Tetapi karena terjadi perubahan, dilakukan penyesuaian dan membutuhkan waktu untuk merealisasikan.

“Insha Allah Pemda Parigi Moutong realisasinya bisa mencapai target, dan untuk pendapatan juga berusaha dan mengoptimalkannya,” pungkasnya.

Laporan : Roy Lasakka

Related Post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan

Open Donasi