Klaim Bansos Tenaga Kesehatan Parigi Moutong Dianggarkan di APBD-P

Sekda Parigi Moutong, Zulfinasran Ahmad. (Foto: Istimewa)

JURNAL LENTERA – Pemerinta Daerah (Pemda) Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, akan segera menuntaskan klaim Bantuan Sosial (Bansos) masyarakat prasejahtera tahun 2020, yang menjadi hak tenaga kesehatan, tahun ini dengan mengalokasikan anggaran pada APBD Perubahan 2021.

“Untuk klaim Bansos yang menjadi hak tenaga kesehatan tahun 2020, kami sudah mengupayakan. Minggu lalu sebelum saya ke Jakarta, sudah dibahas,” ungkap Sekda Parigi Moutong, Zulfinasran, seperti dikutip dari FokusSulawesi.com pada Jum’at 18 Juni 2021.

Dalam penyelesaian klaim Bansos tersebut, pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) telah menyampakan, dan meminta Dinas Kesehatan untuk menyelesikan klaim tersebut.

“Klaim itu sekitar Rp 3 Miliar atau Rp 4 Miliar kalau tidak salah kemarin. Itu juga telah masuk dalam pencatatan kami untuk penyelesaian,” jelasnya.

Klaim Bansos masyarakat prasejahtera tersebut, menjadi beban keuangan daerah. Sehingga, anggaran untuk menuntaskan klaim tersebut, dilakukan pada APBD perubahan 2021.

Pihaknya juga telah membuat tim terpadu terkait data untuk melakukan verifikasi dan validasi data, agar menghasilkan data yang akurat.

Sebab, berdasarkan hasil rapat TAPD beberapa waktu, meskipun sekin ratus ribu jiwa yang ditanggung oleh pemerintah pusat, dan sekitar 900 ribu jiwa yang dibebankan kepada daerah, masih saja ditemukan warga yang menggunakan SKTM lagi untuk berobat.

Sementara, hampir seluruh penduduk di Parigi Moutong telah akomodir, baik melalui mandiri, dan pegawai.

“Alhamdulilah program Bansos masyarakat prasejahtera tetap berjalan. Termasuk beberapa item yang disampai Ketua DPRD, soal masyarakat yang melapor kebeliau dan terakomodir,” ujarnya.


Harapannya, proses pembahasan klaim Bansos masyarakat prasejahtera yang menjadi hak tenaga kesehatan itu, dapat berjalan dengan lancar dan tidak terjadi perubahan serta pemotongan anggaran lagi.

Sebelumnya, Komisi IV DPRD Parigi Moutong, Feri Budi Utomo meminta pemerintah menyelesaikan klaim Bansos masyarakat prasejahtera, yang telah dijalankan tenaga kesehatan ditahun 2020.

“Kalau berbicara soal pelayanan kesehatan, otomatis salah satunya adalah tenaga kesehatan kan? Makanya, kalau tenaga kesehatan haknya tidak dibayarkan, akan berdampak dan berimbas pada pelayanan. Seperti Bansos bagi masyarakat prasejahtera di Parigi Moutong tahun 2020 kemarin,” ungkap Feri, pada Kamis 17 Juni.

Sumber : FokusSulawesi.com

Related Post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan

Open Donasi