HPA Parigi Moutong: DPRD Harus Telusuri Dugaan Kelalaian RSUD Anuntaloko Parigi

Ketua HPA Kabupaten Parigi Moutong, Moh. Safi'i Damar. (Foto: Roy Lasakka/JurnalLentera.com)

JURNAL LENTERA – Himpunan Pemuda Alkhairaat (HPA) Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, mendesak DPRD untuk segera melakukan investigasi dan menelusuri dugaan kelalaian RSUD Anuntaloko Parigi terkait meninggalnya pasien COVID-19.

“Kenapa pihak RSUD Anuntaloko Parigi tidak mempersiapkan kebutuhan oksigen untuk memenuhi kebutuhan pasien COVID-19 atau penyakit lainnya,” tegas Ketua HPA Parigi Moutong, Moh. Safi’i Damar, Senin, 9 Agustus 2021.

Menurutnya, DPRD dan Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 harus segera membentuk tim investigasi independent yang melibatkan seluruh stakeholder untuk mengusut permasalahan ini, karena menyangkut nyawa seseorang.

“Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, itu harus dipakai. Tidak boleh ada orang dengan alasan kelalaian, sehingga menganggap kematian adalah hal yang lumra,” katanya.

Ia menduga, ada kelalaian yang dilakukan pihak RSUD Anuntaloko Parigi dalam menyiapkan kebutuhan oksigen.

Padahal, dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Menkes) Nomor 856/Menkes/SK/IX/2009 tentang standar instalasi pelayanan rumah sakit mengatur terkait respon time dalam penanganan pasien.

“Pasien ketika masuk rumah sakit, respon time-nya paling lambat lima menit harus mendapat penanganan. Bagaimana dengan oksigen yang tidak bisa dipenuhi?, dengan alasan apapun. Kita tidak bisa beralasan stok menipis, itu adalah kelalaian menurut saya,” tegas Apik sapaan akrabnya.

Olehnya, dia berharap pihak terkait harus serius menangani permasalahan ini.
Apalagi, Direktur RSUD Anuntaloko Parigi sempat menyampaikan prediksi akan adanya lonjakan jumlah kematian akibat COVID-19.

Seharusnya, prediksi itu menjadi peringatan untuk seluruh stakeholder terkait penanganan COVID-19 demi mempersiapkan seluruh kebutuhan.

“Berarti stok oksigen tidak bisa disiapkan dengan jumlah dihari biasanya, karena sekarang dalam masa pandemi. Harus diperbanyak stoknya,” ucapnya.

Pihaknya meminta, dugaan adanya kelalaian tersebut jangan sampai terjadi kembali.
Apalagi, ada alokasi anggaran dalam refokusing di APBD yang diperuntukan bagi penanganan COVID-19.

Sesuai surat edaran Menteri Keuangan mengalokasikan sebesar 8 persen, dari belanja modal.

“Berarti kalau 8 persen kita ambil dari belanja modal Rp 800 miliar, ada sekitar Rp 80 miliar, alokasi dana COVID-19 setiap tahun di Parigi Moutong. Pertanyaannya, apa alasannya? Berarti bukan penganggaran, tetapi murni kelalaian,” tandasnya.

Berdasarkan rilis Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Parigi Moutong, pasien COVID-19 yang meninggal dunia, yang ditangani pihak RSUD Anuntaloko Parigi sejak 7-8 Agustus 2021, tercatat sebanyak tujuh orang.

Padahal, jumlah pasien yang meninggal sebanyak delapan orang.
Sedangkan satu orang pasien meninggal diantaranya berdasarkan laporan yang diterima Satgas Percepatan Penanganan COVID-19, pemulasarannya tidak dilakukan secara protokol kesehatan, karena dijemput pihak keluarga.

Pihak keluarga menjemput pasien yang bersangkutan untuk dimakamkan sendiri.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Direktur Bidang Pelayanan Kesehatan RSUD Anuntaloko Parigi, dr. Rustam Manga, mengatakan pihaknya tidak bisa menanggapi persoalan tersebut.

Sedangkan untuk memastikan penyebab meninggalnya pasien COVID-19 harus ada penjelasan terlebih dahulu dari dokter yang menangani.

“Kami sudah agendakan rapat besok terkait persoalan lima pasien yang meninggal ini,” ujar Rustam, Ahad, 8 Agustus.

Terkait stok oksigen, Rustam, membantah disebut mengalami kehabisan.
Namun, stok oksigen hanya sempat menipis sejak Sabtu, 7 Agustus.

Sejak alat pengisi oksigen milik RSUD Anuntaloko Parigi mengalami kerusakan, kata dia, ketersediaan oksigen sangat bergantung kepada pihak penyedia di Kota Palu.

“Kebutuhan meningkat, pasien yang rata-rata dalam keadaan kritis membutuhkan lebih banyak oksigen, bahkan dua tabung perhari,” katanya.

Terkait lima pasien COVID-19 yang meninggal dunia, kata dia, diketahuinya dengan kondisi gejala kritis.

Sedangkan keluarga dari salah satu orang pasien yang meninggal dunia menolak dimakamkan secara protokol kesehatan.

“Jadi yang kami tangani pemulasarannya hanya empat orang pasien saja. Sedangkan satu orang pasiennya lagi yang merupakan warga asal Ampibabo, yang meninggal pada hari Sabtu, sudah dibawa keluarganya,” tandasnya.

Laporan : Roy Lasakka

Related Post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan

Open Donasi