Gelar Aksi Tuntut Huntap, Penyintas Donggala: Jika Bupati Dijemput Kuda, Kami Rela Jalan Kaki

Penyintas dari Kabupaten Donggala saat menggelar aksi di depan Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, pada Senin, 21 Juni 2021. (Foto: Adi Pranata/KabarSelebes.id)

JURNAL LENTERA – Warga dari tiga desa di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah kembali menggelar aksi menuntut kepastian Hunian tetap (Huntap), pada Senin, 21 Juni 2021.

Dilansir dari KabarSelebes.id, massa aksi berjalan kaki sejauh kurang lebih 20 KM dari kabupaten Donggala menuju ke depan kantor Gubernur Sulteng di Kota Palu.

Wiwin salah satu massa aksi dalam orasinya menyatakan ini merupakan kesungguhan mereka menuntun hak-haknya sebagai penyintas. Sudah dua tahun lebih pasca bencana gempa 28 September 2018, penyintas utamanya di desa Desa Loli Dondo, Loli Pesua, dan Loli Tasiburi yang rumahnya rusak ringan, sedang, dan berat tak kunjung mendapatkan kepastian menempati hunian yang layak.

“Jika Bupati Donggala Ratu Kanjeng Raden Aryo Hadiningrat Kasman Lassa ke Palu dijemput Kuda, kami rela jalan kaki dari Donggala,” tegasnya.

Dia juga mengharapkan utamanya Gubernur Sulteng terpilih yang baru dilantik dan sementara menggelar serah terima jabatan agar menyelesaikan kasus penyintas yang tak kunjung usai.

“Jika Gubernur tak berani menegur bupati Donggala, biar Kasman Lassa saja yang menjadi gubernur,” tegas Wiwin.

Berdasar pantauan, setelah satu jam melakukan orasi di depan Gubernur, massa akhirnya diberikan waktu untuk berdialog bersama Gubernur, Rusdi Mastura yang baru saja usai serah terima jabatan di gedung DPRD Sulteng.

Ada lima poin tuntutan yang disampaikan penyintas kehadapan Cudi, sapaan akrab Rusdi Mastura, yakni menolak relokasi ke Huntap dan memilih dana stimulan untuk membangun kembali hunian, meminta kejelasan terkait hak-hak keperdataan atas tanah penyintas yang berada di zona rawan bencana.

Selanjutnya, meminta gubernur untuk mendesak Bupati Donggala Kasman Lassa membuka seluruh data stimulan dan huntap ke publik, baik yang sudah terealisasi ataupun belum.

Serta, meminta gubernur mengevaluasi Bupati Donggala karena dinilai diskriminatif, intimidatif, dan tidak partisipatif dalam penanganan bencana.

Sumber : KabarSelebes.id

Related Post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan

Open Donasi