Dugaan Penyimpangan Dana Desa, Adrudin Nur: Kades Kayuboko Tidak Kooperatif

ILUSTRASI. (Infoanggaran.com)

JURNAL LENTERA – Inspektorat Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, menduga terjadi penyimpangan terhadap pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Kayuboko, Kecamatan Parigi Barat.

“Kami sudah mengundang Kepala Desa (Kades) Kayuboko ke kantor untuk dimintai keterangan. Tapi yang bersangkutan tidak kooperatif dalam memberikan tanggapan,” ujar Inspektur Inspekorat Parigi Moutong, Adrudin Nur, di ruang kerjanya, Senin, 13 September 2021.

Dia mengatakan, laporan terkait dugaan penyimpangan ini sebelumnya telah sampai ditingkat penegak hukum.
Hanya saja, sebagai bentuk pembinaan, sehingga pihaknya menangani dugaan penyimpangan tersebut.

Bahkan, pada saat pihaknya melakukan tahapan pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) pengelolaan DD dan ADD Kayuboko, dengan mendatangi aparat desa setempat, ditemukan ada beberapa item kegiatan yang dianggap tidak jelas, karena tidak mampu dibuktikan secara administrasi.

“Kami datangi mereka dan meminta data-data pendukungnya, tapi tidak ada. Itu yang menjadi kendala,” katanya.

Menurut Adrudin, sikap tidak kooperatif yang ditunjukan Kades Kayuboko menjadi dasar pihaknya untuk membentuk tim investigasi.
Tujuannya, agar berbagai item pelaksanaan di desa tersebut dapat diketahui secara pasti dan bisa menjawab berbagai dugaan-dugaan yang ada.

Sebagai pihak yang bertugas melakukan pengawasan di daerah, kata dia, pihaknya tetap akan meminta bukti pertanggungjawaban atas seluruh penggunaan anggaran, baik di desa maupun instansi dilingkup Pemerintahan Daerah (Pemda) Parigi Moutong.

Sehingga, pihaknya dapat mengambil kesimpulan terkait realisasi pengelolaan keuangan yang dilakukan.

“Tim investigasi sudah kami bentuk. Tim ini kami buat menindaklanjuti hasil pemeriksaan tim sebelumnya,” jelasnya.

Dia berharap, Kades dan aparat lainnya di Desa Kayuboko dapat lebih kooperatif dalam menyikapi pemeriksaan yang dilakukan pihaknya dengan secara transparan menyampaikan seluruh pengelolaan keuangan DD maupun ADD.

Sebab, tidak menutup kemungkinan, apabila masih juga ada upaya menutup-nutupi persoalan itu, pihaknya akan mengembalikan penanganan dugaan penyimpangan tersebut kepada aparat penegak hukum.

“Kami melakukan upaya pembinaan. Sayangnya kemarin, saat anggota turun kesana, tidak ada satupun mereka ditemui disana,” pungkasnya.

Laporan : Novita Ramadhan

Related Post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan

Open Donasi