DPRD Parigi Moutong Sampaikan Hal Ini ke TAPD Terkait LHP BPK

Rapat Banggar DPRD Parigi Moutong bersama TAPD, Kamis, 8 Juli 2021. (Foto: Novita Ramadhan/FokusSulawesi.com)

JURNAL LENTERA – DPRD Parigi Moutong meminta Pemerintah Daerah (Pemda) setempat untuk menyerahkan bukti fisik realisasi pengembalian temuan yang termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tahun 2020.

“Semisal ada perintah mengembalikan, disitu yang bersangkutan bisa membuktikan berupa kwitansi,” ungkap anggota Banggar DPRD Parigi Moutong, H. Suardi, saat rapat Banggar bersama TAPD Parigi Moutong, Kamis, 8 Juli 2021.

Dia mengatakan, pihaknya perlu mengetahui apabila terdapat pergeseran dari rekomendasi BPK atas LHP-nya hingga 70 persen, tentunya terdapat bukti fisik yang membenarkan pengembalian telah dilakukan ke daerah.

Sehingga, saat Banggar mengeluarkan rekomendasi nantinya didukung dengan dokumen pendukung pengembalian dari tiga item temuan LHP BPK.

“Jadi ketika mengeluarkan rekomendasi, kami tidak buta-buta hanya memperkirakan sekian persen, tanpa ada dokumen pendukung,” ujarnya.

Dia juga mengatakan, Parigi Moutong yang telah menyandang Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan tim TAPD melalui keuangan dapat menjelaskan seluruhnya.
Sehingga, tidak menjadi masalah dalam forum tersebut.

Anggota Banggar lainnya, Ni Wayan Leli Pariani, juga mempertanyakan langkah Bupati dalam menindaklanjuti instruksi BPK terkait menyurati seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Sudah terlaksana atau tidak? karena akan berdampak pada Silpa APBD perubahan tahun ini,” ujarnya.

Seperti disampaikan kepala BPKAD, kata dia, yang bersifat administrative dalam temuan tersebut telah terealisasikan sekian persen.
Olehnya, Banggar meminta gambaran berapa persen bagian dari 60 hari waktu pengembalian tersebut.

Apalagi, pendapatan setelah perubahan tahun 2020 sebesar Rp 1,6 triliun telah tersampaikan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Yusrin Usman, mengatakan pihaknya bersama inspektorat telah menindaklanjuti seluruh temuan itu.
Dia menyebutkan, total temuan secara material sebesar Rp 187 juta lebih, dan telah direalisasikan sebanyak 94 persen atau Rp 136 juta lebih.

“Jadi untuk sisa yang belum terselesaikan sebesar Rp 10 juta lebih. Karena berhubungan dengan gaji, ada yang belum mengembalikan,” jelasnya.

Dia menambahkan, pihaknya masih memiliki waktu sekitar 15 hari kedepan untuk menagih secara material dan ditargetkan akan selesai tiga item temuan tersebut.

Diketahui, ada tiga temuan yang direkomendasikan BPK untuk dikembalikan.
Pertama, kelebihan pembayaran atas gaji dan tunjangan pegawai yang melaksanakan tugas belajar, cuti besar, pekerja radiasi, dan diberhentikan dari pegawai struktural maupun fungsional serta yang telah mutasi.

Kedua, kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan pada lima paket pekerjaan peningkatan jalan dan pembangunan gedung serta bangunan.

Ketiga, kelebihan penentuan kebutuhan tenaga kesehatan pada penanganan pandemi Covid-19 yang tidak berdasarkan dokumen penyelidikan epidemiologi. Sehingga, mengakibatkan kelebihan pembayaran insentif tenaga kesehatan.

Laporan : Roy Lasakka

Related Post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan

Open Donasi