DPRD Parigi Moutong Minta UPTD Disdukcapil Dianggarkan di APBD Perubahan

Anggota Legislatif dari Fraksi Gerindra DPRD Parigi Moutong, Arifin Dg Palalo. (Foto: Istimewa)

JURNAL LENTERA – DPRD Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, meminta Pemerintah Daerah (Pemda) setempat untuk kembali mengalokasikan anggaran pembiayaan pembukaan UPTD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) pada APBD Perubahan tahun 2021.

“Kemarin kami sudah anggarkan sebesar Rp 87 juta, untuk pembiayaan pembukaan UPTD di Kecamatan Taopa. Namun, entah dimana anggarannya, hingga mengakibatkan UPTD itu tidak dibuka sampai saat ini,” ujar salah seorang anggota legislatif dari Fraksi Gerindra DPRD Parigi Moutong, Arifin Dg Palalo, dalam sidang paripurna, Rabu, 1 September 2021.

Menurutnya, pada APBD Perubahan tahun 2021, terdapat Sisa Lebih Pembelanjaan Anggaran atau Silpa sebesar Rp 89,7 juta lebih.

Sehingga, pihaknya berkeinginan agar Pemda setempat mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan pembentukan UPTD Disdukcapil sebagai salah satu solusi mempermudah akses kepengurusan Adminsitrasi Kependudukan (Adminduk) bagi warga di wilayah utara.

Sebab, masyarakat mengalami banyak kesulitan dalam kepengurusan Adminduk ke wilayah ibu kota kabupaten, salah satunya biaya trasportasi dan akomodasi.

Apalagi, ketika sampai di Kantor Disdukcapil, masyarakat tidak bisa segera terlayani akibat kerusakan mesin perekaman, jaringan error, dan berbagai kendala lainnya.

“Akhirnya biaya yang dikeluarkan masyarakat kembali bertambah karena menunggu perbaikan, atau bahkan pulang tanpa hasil. Saat ini saja, di rumah saya sudah beberapa hari masyarakat datang urus KTP-nya tapi belum bisa, karena jaringan susah diakses,” katanya.

Dia mengaku, masyarakat di wilayah utara Parigi Moutong sempat mempertanyakan kepada pihaknya terkait pembentukan UPTD yang telah dianggarkan dan dialokasikan ke Disdukcapil, saat para Anleg melakukan kunjungan reses.

Bahkan, masyarakat menganggap Anleg dari Daerah Pemilihan (Dapil) mereka tidak mampu memperjuangan aspirasinya.
Parahnya, hal itu berdampak pada rasa tidak percayanya masyarakat terhadap dirinya.

“Anggaran itu, kemarin sudah disetujui, bahkan sudah dibawa kesana. Ini sudah tahun 2021, sedangkan tahun 2024, nanti hal itu akan akan berdampak secara politik kepada kami,” tandasnya.

Dia berharap, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) dapat memprioritaskan anggaran pembiayaan pembentukan UPTD Disdukcapil.
Sehingga, masyarakat tidak lagi mengeluarkan biaya besar untuk kepengurusan Adminduk.

“Dengan adanya UPTD Disdukcapil, pelayanan prima kepada masyarakat juga dapat segera terwujud,” pungkasnya.

Laporan : Roy Lasakka

Related Post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan

Open Donasi