DPRD Parigi Moutong Minta Sertifikat Vaksin Tidak Dijadikan Syarat Perjalanan

Wakil Ketua II DPRD Parigi Moutong, Alfred Tongiro. (Foto: doc DPRD Parigi Moutong)

JURNAL LENTERA – Wakil Ketua DPRD Parigi Moutong, Alfret Tonggiro, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah untuk mempertimbangkan kembali kebijakan sertifikat vaksin sebagai syarat perjalanan dalam penerapan Pemberlakuan Pembatasan Aktifitas Masyarakat atau PPKM.

“Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Parigi Moutong harus segera berkoordinasi dengan Pemprov Sulawesi Tengah terkait kebijakan itu. Kondisi daerah saat ini mengalami keterbatasan stok vaksin,” ujar Alfret, Sabtu, 31 Juli 2021.

Menurut Alfret, sebelum mengambil keputusan, Pemprov Sulawesi Tengah seharusnya melihat terlebih dahulu kondisi di daerahnya.

Pasalnya, stok vaksin tidak setiap saat tersedia di daerah.
Hal itu, tentunya akan menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan sertifikat vaksin.
Di Parigi Moutong misalnya, baru sekitar 24 ribu jiwa yang telah menjalani vaksinasi.
Sedangkan sekitar ratusan ribu jiwa yang menjadi sasaran belum divaksinasi.

“Stok vaksin tidak tersedia setiap saat jika ada yang membutuhkan di Parigi Moutong. Sebaiknya kebijakan itu ditiadakan,” katanya.

Dia mengatakan, sangat banyak masyarakat yang kesulitan akibat kebijakan itu.
Diantaranya pelajar dan mahasiswa yang akan kembali ke Kota Palu untuk menjalani pendidikan.
Bahkan, ada pula pelajar dari sejumlah sekolah kejuruan yang terancam tidak dapat kembali mengikuti praktek kerja di Kota Palu, karena belum mendapatkan vaksin.

Tidak hanya itu, selain menunggu ketersediaan vaksin untuk mendapatkan sertifikat, masyarakat bahkan rela menggunakan vaksin berbayar.

Namun, di Parigi Moutong belum tersedia vaksin berbayar.

“Kalau pun ada, tentu tidak semua masyarakat bisa di vaksin, karena faktor ekonomi,” ucap Alfret.

Dia menambahkan, saat ini hanya sebagian kecil masyarakat yang menolak divaksinasi, karena alasan riwayat penyakit.
Sebab, kesadaran masyarakat atas penyebaran Covid-19 semakin meningkat.

Ditambah lagi, dalam beberapa pekan terakhir jumlah kasus Covid-19 di Parigi Moutong terus meningkat.

“Kalau semua masyarakat sudah di vaksin, terus masih ada ditemukan yang belum di vaksin, kebijakan itu bisa diberlakukan. Sebaiknya hasil rapid test yang dijadikan syarat perjalanan,” pungkasnya.

Laporan : Roy Lasakka

Related Post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan

Open Donasi