Disperindag Parigi Moutong Jelaskan Kendala Penarikan Retribusi Pasar

Kepala Disperindag Parigi Moutong, Moh. Yasir, saat menghadiri RDP yang dilaksanakan Komisi II DPRD, Selasa 29 Juni 2021. (Foto : Novita Ramadhan/FokusSulawesi.com)

JURNAL LENTERA – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, mengungkapkan persoalan ketersediaan karcis dan insentif petugas menjadi kendala dalam penarikan retribusi disejumlah pasar.

“Ada beberapa kendala yang kami hadapi dalam penarikan retribusi pasar, yang berdampak pada capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap bulan,” ungkap Kepala Disperindag Parigi Moutong, Moh. Yasir, usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang Komisi II DPRD, Selasa 29 Juni 2021.

Dia mengatakan, ketersediaan karcis retribusi pasar yang dibuat oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Parigi Moutong, menjadi salah satu kendalanya.
Contohnya, bulan lalu petugas pasar tidak dapat mencapai target PAD, karena kehabisan karcis.

Menyikapi hal itu, kata dia, pihaknya telah menyurati Bapenda terkait permohonan permintaan karcis retribusi untuk kebutuhan tiga bulan kedepan. Pertimbangannya, karena jarak tempuh untuk mendistribusikan karcis dan keterbatasan anggaran.

Dalam surat tersebut, pihaknya juga telah merinci kebutuhan karcis dalam satu tahun untuk setiap pasar di Parigi Moutong, agar diadakan. Kemudian, kebutuhan itu diberikan oleh Bapenda setiap tiga bulan sekali. Namun, permintaan karcis tidak terpenuhi.

“Kami sudah hitungkan, berapa kebutuhan karcis dalam satu tahun, tolong diadakan. Kami juga meminta diberikan karcis untuk per tiga bulan, nanti kami akan bayar berdasarkan jumlah karcis yang telah kami terima. Tapi tidak bisa terpenuhi,” jelasnya.

Dia mengaku akibag tidak tersedianya karcis mengakibatkan beberapa pasar tidak dapat menyetor retribusi pasar.

“Sehingga kami agak susah, tidak mau kami terima, tapi uang dipungut dari pedagang. Sudah beberapa kali kami surati Bapenda,” akunya.

Akibatnya, persoalan karcis menjadi alasan kepala pasar untuk tidak melakukan penyetoran retribusi, dan pedagang juga menolak membayar retribusi tanpa karcis. Hal itu, yang menyulitkan pihaknya mengontrol retribusi.

“Padahal berdasarkan analisa kami, potensi retribusi pasar cukup besar, bahkan bisa mencapai miliaran rupiah untuk seluruh pasar di Parigi Moutong. Cara hitungnya gampang, cukup diketahui saja berapa jumlah pedagang dikalikan Rp 2000, dapat sudah ketahui,” jelasnya.

Selain itu, insentif petugas pasar menjadi kendala dalam menggenjot peningkatan retribusi pasar.

“Tidak mungkin kami ingin meningkatkan retribusi pasar, lantas petugasnya tidak diberikan honor,” katanya.

Namun, setelah melakukan pembenahan khususnya pengelolaan retribusi, target PAD dari sektor retribusi pasar dalam realisasi perbulan terus membaik, dengan capaian Rp 20 juta per bulan. Jumlah tersebut, kata dia, meningkat dari tahun sebelumnya hanya diangka Rp 13 juta per bulan.

“Total target PAD Disperindag sebesar Rp 657 juta lebih yang harus direalisasikan dari beberapa sektor, diantaranya retribusi pasar, sewa toko, dan tera,” jelasnya.

Laporan : Roy Lasakka

Related Post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan

Open Donasi