Disdikbud Parigi Moutong Jelaskan Program Rehab dan Bangunan Baru Sekolah di 2022

Kepala Bidang Manajemen Sekolah Dasar Disdikbud Parigi Moutong, Ibrahim

JURNAL LENTERA – Sebanyak 270 lebih sekolah telah diusulkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, untuk mendapatkan bantuan penanganan rehabilitasi dan bangunan baru yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) di tahun 2022.

“Dinas sudah mengusulkan DAK pada bulan Februari-Maret kemarin. Waktu itu pengusulan masih dibuka, karena ada aturan terbaru dalam proses pengusulan tahun ini,” ujar Kepala Bidang Manajemen Sekolah Dasar (SD) di Disdikbud Parigi Moutong, Ibrahim, di ruang kerjanya, Selasa, 28 September 2021.

Dia menyebutkan, seluruh usulan berasal dari tingkat SD sebanyak 200 sekolah lebih.
Sedangkan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 70 sekolah.

Saat ini pihaknya masih menunggu penetapan pagu sementara oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait hal itu.
Penetapan itu, kata dia, akan disampaikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kepada seluruh sekolah di Indonesia.

“Kalau melihat pengalaman tahun sebelumnya, usulan seperti itu disetujui pada bulan November atau Desember, setelah APBN disahkan,” katanya.

Hanya saja, pengusulanan tahun ini berbeda dengan sebelumnya, sebab pihak sekolah harus mengisi format dari Kementerian PUPR untuk menetapkan penanganan rehabilitasi bangunan sekolah mulai dari ringan, sedang hingga berat.

Sehingga, pihaknya bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan (PUPRP) Parigi Moutong melakukan penghitungan dan penilaian.

Hanya saja, usulan tersebut tidak akan mendapatkan tanggapan, apabila pihak sekolah tidak memperbaharui Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

“Contohnya, salah satu sekolah dalam penilaian yang ditetapkan PUPRP mendapatkan penanganan rehab berat. Tetapi dalam Dapodik-nya rehab ringan, tidak terdapat kesamaan data, dan ini akan menimbulkan pertanyaan serta keraguan saat verifikasi di pusat,” beber Ibrahim.

Keterbatasan waktu dan tenaga saat proses penghitungan dan penilaian, kata dia, sehingga pihaknya baru dapat menjangkau 270 lebih sekolah.

Padahal, pihaknya berkeinginan mengusulkan seluruh sekolah di Parigi Moutong.
Sehingga berpeluang mendapatkan penganggaran APBN melalui DAK.

Dalam pengusulan itu, pihaknya meminta bantuan rehabilitasi untuk bangunan kelas di SMP.
Sedangkan SD, rata-rata mengusulkan pembangunan baru.

“Ini benar-benar harus didukung dengan pembaharuan Dapodik. Misalnya bangunan baru, melampirkan sertifikat tanah atau surat tanah sekolah,” tandasnya.

Laporan : Novita Ramadhan

Related Post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan

Open Donasi