Dinsos Parigi Moutong Diminta Permudah Masyarakat Dapatkan Rekomendasi Penerima Bansos

Anggota Komisi IV DPRD Parigi Moutong, Muhammad Fadli. (Foto : Novita Ramadhan/FokusSulawesi.com)

JURNAL LENTERA – Dalam rapat dengar pendapat atau RDP yang dilaksanakan Komisi IV DPRD Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Dinas Sosial (Dinsos) setempat diminta untuk mempermudah masyarakat miskin dalam melakukan pengusulan rekomendasi sebagai syarat penerima bantuan sosial (Bansos) jaminan kesehatan.

“Permintaan itu disampaikan saat RDP yang mengundang pihak Dinsos. Kami meminta, agar pihak Dinsos mempermudah pengusulan rekomendasi yang menjadi syarat penerima Bansos jaminan kesehatan dari masyarakat, khususnya yang berasal dari wilayah utara Parigi Moutong,” ungkap anggota Komisi IV DPRD Parigi Moutong, Muhammad Fadli, di ruang kerjanya belum lama ini.

Dia mengatakan, peraturan Bansos jaminan kesehatan ini telah dikeluarkan oleh Bupati Parigi Moutong untuk membiayai layanan kesehatan yang sifatnya urgen bagi masyarakat miski. Baik yang telah memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS), BPJS yang non aktif maupun masih aktif, sepanjang masuk dalam Basis Data Terpadu (BDT) di desa.

“Pengusulan masyarakat dalam BDT telah dilakukan sejak bulan Januari oleh Pemerintah Desa (Pemdes),” katanya.

Dia menjelaskan, untuk mendapatkan Bansos jaminan kesehatan daerah harus memiliki rekomendasi dari Dinsos sebagai bukti bahwa yang mendapatkan rekomendasi itu benar-benar adalah warga Parigi Moutong dan masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang dikelolah oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut.

Ketika rekomendasi telah dikeluarkan, kata dia, maka pembiayaan di rumah sakit dapat diklaim melalui Bansos jaminan kesehatan tersebut.

Hanya saja, letak Kantor Dinsos yang berada di ibu kota kabupaten menyulitkan masyarakat dari wilayah utara Parigi Moutong, yang ingin mengurus rekomendasi. Sehingga, harus ada kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat.

Sebab, pihaknya menilai dengan waktu hanya 3 x 24 jam yang diberikan rumah sakit sesuai Peraturan Bupati (Perbup) tentang Bansos jaminan kesehatan daerah, persyaratan rekomendasi tidak dapat terpenuhi.

Kebijakan tersebut berupa dua alternatif, utamanya pengurusan secara offline atau langsung maupun secara online.

“Pemda telah menyahuti pengusulan dapat diurus secara online yang dikirim melalui WhatsApp, yang telah disiapkan,” ucap Fadli.

Namun, yang masih menjadi kendala, yaitu pengiriman berkas persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi, yang menurut kebijakan Dinsos hanya dapat dilakukan oleh fasilitas kesehatan saja.

Hal itu menjadi kekhawatiran pihaknya di Komisi IV, yang mengakibatkan fasilitas kesehatan tidak ingin memfasilitasi masyarakat miskin untuk mengusulkan secara online.

“Kalau bisa, disamping fasilitas kesehatan, dimungkinkan pihak lain yang melakukan pengusulan seperti Pemdes, anggota DPRD, dan operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) di desa,” katanya.

Dengan begitu, ketika salah satu pihak mengalami keterlambatan atau kekurangan informasi berkaitan jaminan kesehatan daerah yang dipersyaratkan dalam pengusulan rekomendasi, masyarakat dapat meminta pengusulan melalui Kepala Desa, operator SIK-NG dan DPRD.

Selain itu, tidak menyebabkan masyarakat yang masuk di fasilitas kesehatan jauh dari ibu kota kabupaten, melakukan pembayaran tunai. Sementara, daerah telah memiliki Bansos masyarakat prasejahtera.

“Kebijakan mereka secara online, hanya dapat dilakukan oleh fasilitas kesehatan. Berhubung Kepala Dinsos tidak hadir, makan kami akan melaksanakan kembali RDP bersama pihak Dinsos,” pungkasnya.

Laporan : Roy Lasakka

Related Post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan

Open Donasi