APRI Parigi Moutong Benarkan Kepsek SDN Baliara Sempat Konsultasi Soal Izin Pertambangan

Ketua APRI Parigi Moutong, Sumitro. (Foto: Istimewa)

JURNAL LENTERA – Ketua Asosiasi Pertambangan Rakyat Indonesia (APRI) Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Sumitro, membenarkan Kepala Sekolah (Kepsek) SDN Baliara, Ibrahim Kulas, sempat berkoordinasi kepada terkait pengurusan izin pertambangan.

“Pak Ibrahim itu kepala sekolah? Saya pikir hanya guru biasa. Iya memang pernah koordinasi soal izin tambang dari illegal menjadi legal,” ungkap Sumitro, saat dihubungi via telepon seluler, Rabu, 1 Agustus 2021.

Namun, dirinya mengaku tidak tahu pasti sejauh apa keterlibatan Kepsek SDN Baliara pada aktifitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Kayuboko.
Sehingga diduga menjadi penyebab sang Kepsek mengabaikan tugasnya di sekolah.

Dia menjelaskan, APRI saat ini tengah mengurus beberapa hektar lahan milik kelompok penambang di Desa Kayuboko untuk menjadi wilayah tambang rakyat.

Sebelum proses pengurusan izin dilakukan, kata dia, lahan itu diusulkan pihaknya ke Pemerintah Daerah (Pemda).
Sehingga, ditetapkan dalam RTRW sebagai wilayah tambang rakyat.

“Kemungkinan proses pengurusan izin ini yang ingin ditempuh Pak Ibrahim, makanya dia sering koordinasi ke kami,” jelasnya.

Dia membantah, jika ada dugaan APRI disebut-sebut memberikan perlindungan kepada Kepsek SDN Baliara terkait aktifitas tambang yang dilakukannya di Desa Kayuboko.

“Kalau itu tidak benar. Tidak ada perlindungan kami atas dugaan yang bersangkutan terlibat pada aktifitas tambang disana,” tandasnya.

Dia mengaku sangat menyayangkan jika tugas dan tanggungjawab sang Kepsek diabaikan hanya karena kegiatan tambang.

“Sebaiknya jangan, tanggungjawab harus tetap diutamakan,” ucap Sumitro.

Diketahui, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bahkan telah mengundang Ibarhim Kulas, untuk dimintai klarifikasinya atas dugaan mengabaikan tugas.

Dihadapan Kepala Disdikbud Parigi Moutong, Aminuddin, Kepsek SDN Baliara mengaku tidak aktif di sekolah selama kurang lebih 12 hari lamanya karena sedang menjalani Isolasi Mandiri.

Bahkan, Ibrahim Kulas membantah terlibat dalam aktifitas PETI di Desa Kayuboko.

Sebab yang bersangkutan mengaku datang ke lokasi tambang hanya sebatas melihat aktifitas masyarakat disana.

Bahkan, hal itu, juga mendapatkan tanggapan dari Ketua Komisi IV DPRD Parigi Moutong, Feri Budi Utomo.

Menurutnya, jika yang bersangkutan dinyatakan bersalah harus diberikan sanksi, baik teguran atau bentuk sanksi lainnya sebagai langkah memberikan efek jerah serta memberikan contoh kepada Aparat Negeri Sipil (ASN) lainnya.

Apalagi, Kepsek SDN Baliara melakukan aktifitas pertambangan emas di lokasi yang belum memiliki kejelasan terkait status izinnya.

Laporan : Roy Lasakka

Related Post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan

Open Donasi