Alasan TAPD Parigi Moutong Belum Anggarkan Belanja Modal dalam Proyeksi APBD 2022

Suasana rapat pemaparan proyeksi APBD tahun 2021, yang disampaikan TAPD Parigi Moutong di ruang Aspirasi DPRD setempat, Senin, 30 Agustus 2021. (Foto: Novita Ramadhan)

JURNAL LENTERA – Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, belum menganggarkan belanja modal dalam proyeksi APBD tahun 2022.

“Belanja modal belum teranggarkan, karena dana terserap di belanja pegawai,” ujar Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Parigi Moutong, Yusril Usman, saat menyampaikan pemaparan proyeksi APBD tahun 2021, di ruang Aspirasi DPRD setempat, Senin, 30 Agustus 2021.

Dia menyebutkan, proyeksi belanja daerah untuk tahun 2022, sebesar Rp1.164.863.412.484.
Terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
Hal itu, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 tahun 2020, tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah.

“Biasanya kita melihat belanja dalam bentuk tidak langsung dan langsung. Tapi sudah menggunakan Permendagri Nomor 77. Tampilannya sudah berubah menjadi seperti itu,” jelasnya.

Dia merinci, untuk belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang dianggarkan sebesar Rp 8,17 miliar lebih.

Namun, dia tidak menyebutkan berapa target penganggaran belanja modal tersebut.
Alasannya, anggaran di tahun 2022, terserap di belanja pegawai, khususnya pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak atau PPPK.

Sementara itu, khusus belanja tidak terduga dianggarkan sebesar Rp 30 miliar. Sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.

“Sedangkan belanja transfer dianggarkan sebesar Rp 317 miliar lebih yang diperuntukan bagi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD),” ucap Yusril Usman.

Lebih lanjut dia menjelaskan, untuk proyeksi pembiayaan daerah khusus penerimaan daerah masih kosong. Pengeluaran pembiayaan daerah dianggarkan sebesar Rp 5,9 miliar lebih yang didalamnya terdapat penyertaan modal sebesar Rp 5 miliar.

Sehingga, total pembiayaan sebesar Rp 5.933.330.33 miliar lebih.

Khusus proyeksi pendapatan tahun 2022, sebesar Rp1.170.790.740.817.
Terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan mencapai Rp 126,4 miliar.

Dari total itu, dia mengklaim terdapat kenaikan sekitar Rp 81 juta lebih dari tahun 2020.

Sedangkan khusus dana transfer ditargetkan sebesar Rp 1,4 triliun, dengan asumsi terdiri dari dana perimbangan antara lain, dana transfer umum masih berpatokan pada tahun sebelumnya sebesar Rp769 miliar lebih.

Kemudian, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) belum ditargetkan, karena masih menunggu hasil pembahasan APBN dan akan disesuaikan pada Oktober mendatang, setelah disahkan.

“Demikian pula dengan dana insentif daerah, belum juga ditargetkan karena menunggu dari pengesahan APBN tahun 2022,” jelasnya.

Dia juga menjelaskan, khusus dana transfer antar daerah terdiri dari dana bagi hasil provinsi dengan kabupaten seperti tahun 2021, sebesar Rp 34 miliar lebih.

“Kami menunggu hasil evaluasi dari provinsi, apakah ada perbaikan atau penyesuaian sebelum pengesahan APBD nanti,” katanya.

Sedangkan target Dana Desa lanjutnya, kata dia, masih sesuai angka di tahun sebelumnya, sebesar Rp237 miliar lebih. Kemudian lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari bagi hasil dan hibah provinsi Rp 2,5 miliar.

“Sehingga, total pendapatan tahun 2022, sebesar Rp1.170.790.740.817,” pungkasnya.

Laporan : Roy Lasakka

Related Post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan

Open Donasi