Alasan BPN Parigi Moutong Tunda Pendataan TORA di Tiga Kecamatan

Kepala BPN Parigi Moutong, Basuki Raharjo. (Foto: Novita Ramadhan)

JURNAL LENTERA – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, mengalami kendala dalam melakukan pendataan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di tiga kecamatan.

“Wilayah ini masih terdapat kendala keamanan, sehingga kami masih mengalami kesulitan melakukan pendataan,” ungkap Kepala BPN Parigi Moutong, Basuki Raharjo, usai rapat pendampingan akses program Reforma Agraria, Kamis, 2 September 2021.

Dia menyebutkan, tiga wilayah rawan tersebut yakni, Kecamatan Sausu di Desa Sausu Salubanga, Sausu Pakareme dan Sausu Trans.
Selain itu, Kecamatan Torue di Desa Tanalanto dan Kecamatan Parigi Selatan di Desa Tindaki.

Dia mengaku pihaknya telah berkoordinasi dengan Polres Parigi Moutong terkait proses pendataan di wilayah itu.
Hanya saja, harus melalui proses izin terlebih dahulu ke Satgas Madago Raya yang melakukan operasi di wilayah tersebut.

“Karena masih ada kegiatan operasi disana, makanya petugas kami masih menunda melakukan pendataan,” terangnya.

Dia mengatakan, pendataan TORA dilakukan di 11 desa.
Namun, yang baru terselesaikan sembilan desa, yang tersebar di lima kecamatan.

Diantaranya, Kecamatan Balinggi di Desa Lebagu seluas 18,90 hektar, Kecamatan Sausu di Desa Sausu Gandasari seluas 720,26 hektar lebih, Kecamatan Mepanga di Desa Mepanga seluas 50,01 hektar, di Desa Ogotio seluas 125,48 hektar, dan Kecamatan Ongka Malino di Desa Malino seluas 172,65 hektar, dan Desa Lambanau seluar 78,35 hektar.

Selain itu, Kecamatan Moutong di Desa Sijoli seluas 95,05 hektar, Desa Lobi seluas 27,08 hektar, dan Desa Salumpengut seluas 17,85 hektar.

“Sembilan desa ini tidak ada masalah, dan tinggal menunggu pelepasan kawasan hutannya saja,” jelasnya.

Dia menjelaskan, program TORA merupakan amanat peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018, yang intinya untuk menyelesaikan permasalah pertanahan.
Sehingga, dilaksanakan rapat koordinasi gugur tugas reforma agraria, agar mencari solusi bersama.

Kemudian, terkait reforma agraria itu, salah satu objeknya adalah pensertifikatan sebagai tujuan utama untuk perluasan lahan pertanian dan kesejahteraan petani.

“Harapan kami permasalahan tentang batas wilayah dan keamanan dapat terselesaikan dengan lahirnya sebuah solusi,” imbuhnya.

Dia mengatakan, khusus Parigi Moutong sejauh ini belum pernah terjadi konflik sengketa pertanahan.

“Sampai saat ini belum ada, dan mudah-mudahan tidak terjadi konflik sengeketa pertanahan,” pungkasnya.

Laporan : Roy Lasakka

Related Post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan

Open Donasi