160 Narapidana di Lapas Kelas III Parigi Moutong Diusulkan Dapat Remisi HUT RI

Kepala Lapas Kelas III Parigi, Muh. Askari Utomo. (Foto: Istimewa)

JURNAL LENTERA – Sebanyak 160 narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, diusulkan untuk mendapatkan remisi pada perayaan HUT RI ke-76.

“Sudah kami usulkan ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Tinggal menunggu hasilnya nanti,” ujar Kepala Lapas Kelas III Parigi Moutong, Muhammad Askari Utomo, saat dihubungi via telepon seluler, Ahad, 15 Agustus 2021.

Dia mengatakan, 160 orang yang diusulkan untuk mendapatkan remisi atau pemotongan masa tahanan tidak termasuk narapidana dengan pidana kasus tertentu, seperti terorisme, koruptor, dan narkoba kategori bandar.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2021 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan mengecualikan pemberian remisi kepada tiga jenis kejahatan luar biasa yakni, narkoba (bandar), koruptor, dan terorisme.

Sesuai ketentuan narapidana yang diusulkan, kata dia, telah menjalani lebih dari enam bulan masa tahanan dan berkelakuan baik selama di Lapas.

“Kemungkinan tidak seluruhnya direalisasikan. Hanya sekitar 140-an, sebab dari yang telah kami usulkan, ada juga pidana pendek, telah bebas asimilasi terkait COVID-19,” bebernya.

Menurutnya, pemberian remisi merupakan bagian dari penghargaan kepada narapidana yang diharapkan dapat terus menjaga tingkah lakunya selama di Lapas dan mengikuti program pembinaan secara rutin.

Selain itu, sebagai bentuk motivasi untuk terus memperbaiki diri ke arah yang positif dan meninggalkan hal-hal buruk, agar ketika kembali ke lingkungan masyarakat tidak mengulangi perbuatan yang sama.

“Ini sebenarnya bagian dari pembinaan juga. Kami berikan penghargaan kepada mereka yang bisa berkelakuan baik,” katanya.

Dia menilai, seluruh narapidana yang menjalani masa tahanannya di Lapas Kelas III Parigi Moutong sangat merespon dan kooperatif dengan seluruh kegiatan pembinaan.
Bahkan, hubungan antara warga binaan dan petugas juga berjalan dengan baik.
Hanya saja, pemberian remisi HUT RI tahun ini tidak terbuka secara luas.
Kegiatan itu, kata dia, nantinya dilakukan bersama dengan Kementerian pusat, digelar secara virtual dan mengundang Bupati setempat.

“Karena masih dalam PPKM, tidak boleh ada kerumunan. Pelaksanaannya secara virtual,” pungkasnya.

Laporan : Roy Lasakka

Related Post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan

Open Donasi